Menu Utama

Arsip-arsip

Artikel Terbaru


Top 5


Komentar Terbaru


Links


Arsip-arsip Juni 2009


Pembekalan Administrasi Bagi Panitera dan Wakil Panitera di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2009

Di tulis pada Senin, 01 Juni 2009 08:56:54 oleh ridwan 

JAKARTA - Badilum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Cicut Sutiarso, SH. M.Hum  membuka secara resmi acara Pembekalan Administrasi Umum bagi Panitera & Wakil Panitera Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 08.00 WIB di Hotel Maharaja – Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.


RUU Pengadilan Tipikor Harus Selesai

Di tulis pada Selasa, 02 Juni 2009 14:04:28 oleh ridwan 

 

RUU Pengadilan Tipikor Harus Selesai
 

JAKARTA  - Republika, DPR harus segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebelum habis masa baktinya September 2009 untuk membuktikan keseriusannya dalam upaya penegakan hukum.

"DPR jangan hanya sibuk mengurusi Hak Angket tapi melupakan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor yang sudah lama dilakukan," kata pengamat dan peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Lili Romli di Jakarta, Selasa (2/6).


Ralat Terhadap SEMA Nomor 07 Tahun 2009

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:22:05 oleh ridwan 

JAKARTA - MA; Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengirimkan surat No. 44/S.Kel/Bua.6/Hs/VI/2009 Tanggal 2 Juni 2009 untuk meralat kekeliruan pada SEMA No. 7 Tahun 2009 tanggal 17 Maret. Kekeliruan mana dengan ini di ralat/diperbaiki.


Pelatihan PPAKP dengan Pendekatan E-Training

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:24:57 oleh ridwan 

JAKARTA - MA;  Plh. Kepala Badan Urusan Administrasi Drs. Hariri YS, SH. MH. dalam suratnya No. 109/SKel/BUA/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 berkaitan dengan surat dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Nomor : S-668/PP/2009 tanggal 14 Mei 2009 perihal Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) dengan pendekatan e-Training. Lampiran 1 Lampiran 2.


Pemanggilan Seleksi Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:26:15 oleh ridwan 

JAKARTA - MA; Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi dalam suratnya No. 09/PP.LATIKIMKOR/VI/2009 Tanggal 03 Juni 2009 kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tentang panggilan untuk mengikuti seleksi dalam rangka Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsidi Gedung Balitbangdiklatkumdil MA-RI, Megamendung, Bogor. Daftar Peserta Seleksi, Persyaratan1, Persyaratan2.


MAHKAMAH AGUNG RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI III DPR RI

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:27:16 oleh ridwan 

 

JAKARTA – HUMAS, Selasa 9 Juni 2009, pukul 16.00 WIB telah diadakan rapat dengar pendapat antara Mahkamah Agung RI dengan anggota Komisi III DPR RI di gedung Nusantara. 

PELATIHAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN LANJUTAN BAGI PARA TRAINERS

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:34:54 oleh ridwan 

JAKARTA-HUMAS; Agenda Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian lanjutan bagi para trainers (T0T) Tanggal 24-26 Juni 2009 di Pusdiklat MA RI, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Agenda, Jadwal Peserta.


SOSIALISASI SK 144/KMA/SK/IIIV/2007 DAN PEMANFAATAN DATABASE HIMPUNAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN HUKUM LAINNYA

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:36:59 oleh ridwan 

 

JAKARTA- HUMAS, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara menyadari pentingnya keterbukaan informasi public di lingkungan peradilan. Memberikan pelayanan informasi menjadi salah satu tanggung jawab lembaga peradilan di tanah air.  

 


MA Ingatkan Hakim Hati-hati Pakai 'Pasal Karet' 310 KUHP

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 08:59:49 oleh ridwan 

detikNews, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengingatkan para hakim agar berhati-hati apabila sedang menangani perkara tentang pencemaran nama baik. MA menilai pasal-pasal pencemaran nama baik yang tercantum dalam KUHP terkait dengan aturan lainnya.


MA: Pasal 310 KUHP Tidak Tertutup Kemungkinan Untuk Dihapus

Di tulis pada Kamis, 11 Juni 2009 09:02:16 oleh ridwan 

detikNews, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menilai pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik sudah tidak bisa lagi digunakan pada era sekarang. Namun MA masih belum bisa menghapus pasal tersebut karena harus diusulkan oleh Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI). 


PENCABUTAN SURAT NOMOR 309/BUA.2/PENG.01.2/V/2009 TANGGAL 26 MEI 2009

Di tulis pada Kamis, 18 Juni 2009 11:58:11 oleh ridwan 

JAKARTA-HUMAS, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan surat pencabutan Nomor 309/Bua.2/Peng.01.2/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 mengenai permintaan data dalam rangka persiapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2009 di suratnya No. 245/Bua.2/07/VI/2009


PENTAPAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN 4 (EMPAT) PERADILAN DI BAWAHNYA

Di tulis pada Kamis, 18 Juni 2009 11:58:42 oleh ridwan 

JAKARTA -HUMAS, Dalam rangka penyampaian informasi ke daerah, sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Mengenai Ketentuan Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Peradilan dibawahnya tahun 2009, dalam suratnya Nomor:078/Bua.2/CPNS.002/VI/2009.


Penetapan Tanggal Pengangkatan CPNS Menjadi PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Di tulis pada Kamis, 18 Juni 2009 12:15:00 oleh ridwan 

JAKARTA - MA, Sekretaris Mahkamah Agung RI , Mengenai Ketentuan Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Peradilan dibawahnya tahun 2009 sebagai upaya terciptanya keseragaman dan tertib administrasi kepegawaian khususnya penetapan tanggal pengangangkatan CPNS menjadi PNS.

Surat selengkapnya dapat diunduh < disini >


SEMA No. 09 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Di tulis pada Kamis, 18 Juni 2009 12:18:36 oleh ridwan 

JAKARTA - MA, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik perkara perdata maupun pidana sebagai upaya terciptanya kepastian hukum dan mencegah penumpukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Surat Edaran selengkapnya dapat diunduh < disini >


SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN

Di tulis pada Kamis, 18 Juni 2009 12:19:29 oleh ridwan 

 


SERANG - HUMAS, Hari ini bertempat di Serang di laksanakan acara "Sosialisasi Pemberdayaan Perpustakaan Bagi Para Wakil Sekretaris dan Pengelola Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum DKI Jakarta dan Banten". Acara tersebut diselengarakan dari tanggal 16 - 18 Juni 2009 oleh Biro Hukum dan Humas - Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI.  


SAATNYA HUKUM LINGKUNGAN DITEGAKKAN

Di tulis pada Kamis, 25 Juni 2009 14:52:30 oleh ridwan 

 



JAKARTA – HUMAS, Kondisi lingkungan yang semakin parah menimbulkan keprihatinan. Bumi, yang dulu ramah kini marah akibat ulah para penghuninya. Berbagai usahapun kini mulai digalakkan untuk menyelamatkan bumi. Slogan ’save the world’ ramai digaungkan, tak terkecuali dalam penegakan hukumnya.


Perma Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Di tulis pada Kamis, 25 Juni 2009 14:53:46 oleh ridwan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.


TEA WALK 2009

Di tulis pada Kamis, 25 Juni 2009 14:56:30 oleh ridwan 

 

20 Juni 2009, TEA WALK ' Gunung Mas' Bogor - Keluarga Besar Pengadilan Negeri Cibinong


Keputusan KMA No. 069/KMA/SK/V/2009

Di tulis pada Senin, 01 Juni 2009 09:27:32 oleh ridwan 

Keputusan KMA No. 069/KMA/SK/V/2009