Menu Utama

Arsip-arsip

Artikel Terbaru


Top 5


Komentar Terbaru


Links


Artikel


Keputusan KMA No. 069/KMA/SK/V/2009

Di tulis pada Senin, 01 Juni 2009 09:27:32 oleh ridwan 

Keputusan KMA No. 069/KMA/SK/V/2009


KAMUS HUKUM

Di tulis pada Kamis, 14 Mei 2009 18:20:16 oleh ridwan 

  Klik disini : Kamus Hukum


Petunjuk Izin Penyidikan

Di tulis pada Rabu, 13 Mei 2009 22:02:36 oleh ridwan 

 

SEMA No. 09 Tahun 2009 tentang Petunjuk Izin Penyidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

 

 


PERPU PEMILU

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 11:28:20 oleh ridwan 

 

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, BESERTA PENJELASANNYA.   

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, BESERTA PENJELASANNYA.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BESERTA PENJELASANNYA.

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, BESERTA PENJELASANNYA.

5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

6. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07-A TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU.

7. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG GUGATAN YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK.

8. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU.

9. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU.

10. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009.

11. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILU NOMOR 055/A/VI/2008, POL. B/06/VI/2008, 01/BAWASLU/KB/VI/2008 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DAN POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009.

12. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

 

 

 

 


SEMA (SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI)

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 11:24:06 oleh ridwan 

 

JAKARTA-HUMAS. Sebagai bagian layanan informasi bagi masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2008 hingga April 2009.

Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2008 :

SEMA No.01 Tahun 2008, SEMA No.02 Tahun 2008, SEMA No.03 Tahun 2008, SEMA No.04 Tahun 2008, SEMA No.05 Tahun 2008, SEMA No.06 Tahun 2008, SEMA No.07 Tahun 2008, SEMA No.07A Tahun 2008, SEMA No.08 Tahun 2008, SEMA No.08A Tahun 2008, SEMA No.09 Tahun 2008, SEMA No.10 Tahun 2008, SEMA No.11 Tahun 2008, SEMA No.12 Tahun 2008, SEMA No.13 Tahun 2008

Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2009 :

SEMA No.01 Tahun 2009, SEMA No.02 Tahun 2009, SEMA No.03 Tahun 2009, SEMA No.04 Tahun 2009, SEMA No.05 Tahun 2009, SEMA No.06 Tahun 2009, SEMA No.07 Tahun 2009


Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remuneras

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 11:20:35 oleh ridwan 

Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remuneras

Sekretaris Mahkamah Agung RI telah mengluarkan surat edaran Nomor 099/Sek/01/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang selengkapnya telah disampaikan melaui alamat email masing-masing satuan kerja.

 

 


UU No. 3 Tahun 2009

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 11:19:04 oleh ridwan 

UU No. 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

 

 

 


SBU 2010

Di tulis pada Selasa, 12 Mei 2009 11:11:55 oleh ridwan 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010