A.   Hak atas penanganan

B.   Hak atas perlindungan

C.   Hak atas pemulihan

1.    Hak atas informasi seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan;

2.    Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;

3.    Hak atas layanan hukum;

4.    Hak atas penguatan psikologis;

5.    Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;

6.    Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban;

7.    Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual.

1.    Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;

2.    Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;

3.    Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;

4.    Pelindungan atas kerahasiaan identitas;

5.    Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;

6.    Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;

7.    Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPKS yang telah dilaporkan.

1.    Rehabilitasi medis;

2.    Rehabilitasi mental dan sosial;

3.    Pembedayaan sosial;

4.    Restitusi dan/atau kompensasi;

5.    Reintegrasi sosial.

1.    Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;

2.    Penguatan psikologis;

3.    Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;

4.    Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;

5.    Pendampingan hukum;

6.    Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas;

7.    Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;

8.    Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;

9.    Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban;

10.  Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban;

11.  Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman;

12.  Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

1.     Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik & psikologis korban secara berkala & berkelanjutan;

2.     Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban;

3.     Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi;

4.     Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;

5.     Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan& bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;

6.     Pemberdayaan ekonomi;

7.     Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.